Ini Sebab Sertifikat Vaksin Jokowi di PeduliLindungi Bocor

Foto: TribrataNews

Teknologi.id – Netizen Indonesia ramai dengan postingan beberapa influencer tentang gambar sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi sejak hari Jumat kemarin.

Di situ terlihat ada nama Ir Joko Widodo, kemudian NIK dan tanggal lahir, nomor ID vaksinasi, tanggal vaksinasi dan jenis vaksin hingga batch vaksinasinya.

Pemerintah mengungkap hasil penelusuran bocornya sertifikat vaksin Jokowi yang beredar luas di internet.

Terungkap, akses terhadap sertifikat vaksinasi Jokowi dilakukan melalui fitur pemeriksaan sertifikat vaksinasi di PeduliLindungi.

Hal tersebut dijelaskan dalam keterangan siaran pers bersama, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Akses pihak-pihak tertentu terhadap Sertifikat Vaksinasi COVID-19 Bapak Presiden Joko Widodo dilakukan menggunakan fitur pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 yang tersedia pada Sistem PeduliLindungi,"

Ujar Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo Dedy lewat keterangan resmi, Jumat (3/9).

Foto sertifikat vaksin Jokowi yang diduga bocor:  Kabar24

Sebagai langkah antisipasi agar tidak kembali terulang kebocoran, pemerintah mengubah fungsi pemeriksaan sertifikat vaksinasi Covid-19 di sistem PeduliLindungi.

Kini menjadi tidak perlu menyertakan nomor HP lagi. Parameternya hanya nama, NIK, tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin.

Dedy mengatakan, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, BSSN, dan Kementerian Kominfo melakukan tata kelola perlindungan data dan keamanan Sistem PeduliLindungi sesuai tugas dan fungsi yang diampu.

Baca juga: Kemenkes Tegaskan Bahwa Data Pengguna eHAC Tidak Bocor

Kemenkes sebagai wali data bertanggung jawab pemanfaatan data pada sistem PeduliLindungi terintegrasi dengan Pusat Data Nasional (PDN).

BSSN sebagi lembaga yang berwenang untuk melaksanakan kebijakan teknis keamanan siber, bretanggungjawab melakukan pemulihan, dan manajemen risiko keamanan siber sistem elektronik.

Kominfo selaku regulator disebut akan melakukan langkah strategis pemutakhiran tata kelola data Sistem PeduliLindungi.

Sertifikat vaksinasi yang tersebar di medsos, akan berbahaya jika pelaku kejahatan memegang data pribadi korban yang lainnya.

Data NIK jika digabung dengan data pribadi lainnya, barulah bisa disalahgunakan. Namun jika hanya sertifikat vaksin maka belum cukup untuk dislah gunakan, kata pakar medsos Ismail Fahmi.

Sebagai catatan, sistem electronic Health Alert Card (eHAC) beberapa waktu lalu diduga mengalami kebocoran data penggunanya.

(fpk)